PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DARI ORDE LAMA, ORDE BARU, REFORMASI

Indonesia pasca merdeka sejak 17 Agustus 1945 mengalami banyak masa-masa politik yang secara tidak langsung menciptakan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Mulai dari masa orde lama yang saat itu dipimpin oleh Bapak Proklamator Indonesia yaitu Bapak Soekarno, Masa orde baru yang terkenal akan pembangunannya yang dipimpin oleh Bapak Pembangunan Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, hingga masa reformasi sampai sekarang.

Selain itu kondisi politik Indonesia yang pernah condong ke Blok Timur pada era orde lama dan pernah condong ke Blok Barat juga berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Pada orde lama, kondisi ekonomi Indonesia yang kurang stabil pada saat awal kemerdekaan seperti adanya pemberontakan dan semangat melawan penjajahan blok Barat serta blokade ekonomi oleh Belanda menjadikan ekonomi Indonesia kurang baik. Bahkan kas negara pun kosong, dalam artian tidak ada pemasukan baik import maupun eksport dari dan ke Indonesia.

Begitupun pada Era Orde Baru, Indonesia mulai menjalin hubungan dengan Blok Barat, serta meninggalkan Blok Timur, pada orde ini Indonesia mulai membangun dengan program-programnya. Seperti Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I hingga Repelita VI.

Hingga akhirnya Era Orde baru runtuh ditandai dengan krisis ekonomi global yang ternyata berdampak signifikan terhadap Indonesia bahkan menyebabkan krisis yang pecah pada 1998. Muncullah era reformasi yang meregenerasi semangat UUD 1945 untuk keluar dari krisis dan membangun Indonesia yang lebih demokratis. Indonesia pun mampu keluar dari krisis dengan bantuan dari lembaga perbankan dunia dan akhirnya dapat mencapai kestabilan ekonomi hingga sekarang.

Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi
Orde Lama (1945 - 1966)
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968, dimana saat itu presiden Soekarno tengah memerintah. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ini bertujuan untuk memajukan industri kecil agar masyarakat tidak bergantung pada luar negeri (IMPOR). Saat itu, keadaan ekonomi Indonesia mengalami stragflasi (Saat dimana produksi pada tingkat inflasi yang tinggi). Tahun 1949-1956, indonesia menganut sistem politik demokratis yang membuat rata-rata umur kabinet Indonesia sekitar 2 tahun. Ini membuat pemerintah menjadi tidak fokus kepada masalah yang tengah dihadapi Indonesia, yakni perekonomian. Tahun 1960-1965, proses sistem perencanaan perekonomian mulai tersendat, karena kondisi politik yang labil dan membuat tidak cukupnya perhatian pemerintah pada upaya pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Tahun 1966 adalah titik yang paling suram, dimana perekonomian Indonesia diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Keadaan politik pada tahun ini pun terus meruam dan tidak menentu. Sampai akhirnya muncul pemberontakan G-30S/PKI tahun 1965, dan berakhir dengan tumbangnya kekuasaan Soekarno. Setelah itu, muncullah masa orde baru.

Pemerintahan pada masa orde lama dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3.  Kas Negara kosong
4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi, antara lain :

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia).
3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.
4.  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
5. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik.

2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing.
2. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
3. Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihanlatihan pada pengusaha pribumi.
4. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi.

ORDE BARU (1966 - 1998)

Orde Baru muncul ditandai dengan pindahnya kekuasaan dari tangan Bapak Soekarno ke Bapak Soeharto pada tahun 1996 dengan terbitnya surat perintah sebelas maret (Supersemar). Orde baru berkuasa sejak 1966-1998. Pada masa awal orde baru, kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang buruk. Adanya gerakan G 30 S PKI dan kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan inflasi melonjak hingga 650 persen.

Orde baru saat itu hadir dan menciptakan ke stabilan politik yang secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat. Indonesia mulai membuka diri kepada pihak Barat dengan menerima bantuan dari IMF dan bank Dunia Lainnya, masuk kembali ke PBB, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, dan menjauhi ideologi komunis. Indonesia pun mulai membangun ekonomi setelah mendapat bantuan ekonomi dari konsorsium negara-negara barat. Salah satu program kebijakan ekonomi Indonesia yang berhasil pada saat itu adalah program repelita. Repelita atau disingkat Rencana pembangunan Lima tahun adalah rencana pembangunan lima tahun dengan target-target tertentu. Repelita dibuat dari Repelita tahap I hingga Repelita IV. 

Masa orde baru terbilang sukses meningkatkan perekonomian Indonesia. Pada awal-awal masa orde baru dengan program repelitanya, ekonomi Indonesia tumbuh secara stabil dengan rata-rata pertumbuhan 2,5 persen dan pada program repelita berikutnya Repelita II – Repelita IV pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 % – 10 % pertahun hingga awal 1990 an. Namun pada dekade 1990-an hingga krisis pada 1998, perekonomian Indonesia mulai menunjukan ketidakwajaran. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi, namun disebabkan karena faktor konsumsi sedangkan barang untuk pemenuhan kebutuhan menurun sehingga terjadilah overheating ekonomi. Overheating ekonomi diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi global yang bedampak pada devaluasi mata uang bath, namun tidak sesuai perkiraan ternyata hal itu berdampak besar bagi ekonomi Indonesia sehingga menyebabkan krisis ekonomi melanda Indonesia yang puncaknya pada 1998. Bahkan menyebabkan demo besar besaran, penjarahan, pembakaran, dan pada akhirnya menyebabkan pemimpin Indonesia kala itu, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Peristiwa itu menandai berakhirnya era orde baru dibawah pimpinan Bapak Soeharto. 

Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

• Presiden B.J.Habibie 

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
2. Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
3. Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

• Presiden Abdurahman wahid

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.

• Presiden Megawati Soekarnoputri

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
2. Kebijakan privatisasi BUMN.
3. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

  Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Daftar Pustaka :

http://sekolahekonomi.com/ekonomi/perbandingan-ekonomi-era-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi-statistik/

https://www.slideshare.net/ThufailahMujahidah/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde-lama-hingga-era-reformasi-58685606?qid=e9dabd6e-6a57-4235-baaf-d3103b3cbf23&v=&b=&from_search=1

https://id.linkedin.com/pulse/sejarah-perekonomian-indonesia-ahmad-noormuhammad