PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DARI ORDE LAMA, ORDE BARU, REFORMASI

Indonesia pasca merdeka sejak 17 Agustus 1945 mengalami banyak masa-masa politik yang secara tidak langsung menciptakan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Mulai dari masa orde lama yang saat itu dipimpin oleh Bapak Proklamator Indonesia yaitu Bapak Soekarno, Masa orde baru yang terkenal akan pembangunannya yang dipimpin oleh Bapak Pembangunan Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, hingga masa reformasi sampai sekarang.

Selain itu kondisi politik Indonesia yang pernah condong ke Blok Timur pada era orde lama dan pernah condong ke Blok Barat juga berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Pada orde lama, kondisi ekonomi Indonesia yang kurang stabil pada saat awal kemerdekaan seperti adanya pemberontakan dan semangat melawan penjajahan blok Barat serta blokade ekonomi oleh Belanda menjadikan ekonomi Indonesia kurang baik. Bahkan kas negara pun kosong, dalam artian tidak ada pemasukan baik import maupun eksport dari dan ke Indonesia.

Begitupun pada Era Orde Baru, Indonesia mulai menjalin hubungan dengan Blok Barat, serta meninggalkan Blok Timur, pada orde ini Indonesia mulai membangun dengan program-programnya. Seperti Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I hingga Repelita VI.

Hingga akhirnya Era Orde baru runtuh ditandai dengan krisis ekonomi global yang ternyata berdampak signifikan terhadap Indonesia bahkan menyebabkan krisis yang pecah pada 1998. Muncullah era reformasi yang meregenerasi semangat UUD 1945 untuk keluar dari krisis dan membangun Indonesia yang lebih demokratis. Indonesia pun mampu keluar dari krisis dengan bantuan dari lembaga perbankan dunia dan akhirnya dapat mencapai kestabilan ekonomi hingga sekarang.

Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi
Orde Lama (1945 - 1966)
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968, dimana saat itu presiden Soekarno tengah memerintah. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ini bertujuan untuk memajukan industri kecil agar masyarakat tidak bergantung pada luar negeri (IMPOR). Saat itu, keadaan ekonomi Indonesia mengalami stragflasi (Saat dimana produksi pada tingkat inflasi yang tinggi). Tahun 1949-1956, indonesia menganut sistem politik demokratis yang membuat rata-rata umur kabinet Indonesia sekitar 2 tahun. Ini membuat pemerintah menjadi tidak fokus kepada masalah yang tengah dihadapi Indonesia, yakni perekonomian. Tahun 1960-1965, proses sistem perencanaan perekonomian mulai tersendat, karena kondisi politik yang labil dan membuat tidak cukupnya perhatian pemerintah pada upaya pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Tahun 1966 adalah titik yang paling suram, dimana perekonomian Indonesia diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Keadaan politik pada tahun ini pun terus meruam dan tidak menentu. Sampai akhirnya muncul pemberontakan G-30S/PKI tahun 1965, dan berakhir dengan tumbangnya kekuasaan Soekarno. Setelah itu, muncullah masa orde baru.

Pemerintahan pada masa orde lama dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3.  Kas Negara kosong
4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi, antara lain :

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia).
3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.
4.  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
5. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik.

2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing.
2. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
3. Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihanlatihan pada pengusaha pribumi.
4. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi.

ORDE BARU (1966 - 1998)

Orde Baru muncul ditandai dengan pindahnya kekuasaan dari tangan Bapak Soekarno ke Bapak Soeharto pada tahun 1996 dengan terbitnya surat perintah sebelas maret (Supersemar). Orde baru berkuasa sejak 1966-1998. Pada masa awal orde baru, kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang buruk. Adanya gerakan G 30 S PKI dan kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan inflasi melonjak hingga 650 persen.

Orde baru saat itu hadir dan menciptakan ke stabilan politik yang secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat. Indonesia mulai membuka diri kepada pihak Barat dengan menerima bantuan dari IMF dan bank Dunia Lainnya, masuk kembali ke PBB, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, dan menjauhi ideologi komunis. Indonesia pun mulai membangun ekonomi setelah mendapat bantuan ekonomi dari konsorsium negara-negara barat. Salah satu program kebijakan ekonomi Indonesia yang berhasil pada saat itu adalah program repelita. Repelita atau disingkat Rencana pembangunan Lima tahun adalah rencana pembangunan lima tahun dengan target-target tertentu. Repelita dibuat dari Repelita tahap I hingga Repelita IV. 

Masa orde baru terbilang sukses meningkatkan perekonomian Indonesia. Pada awal-awal masa orde baru dengan program repelitanya, ekonomi Indonesia tumbuh secara stabil dengan rata-rata pertumbuhan 2,5 persen dan pada program repelita berikutnya Repelita II – Repelita IV pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 % – 10 % pertahun hingga awal 1990 an. Namun pada dekade 1990-an hingga krisis pada 1998, perekonomian Indonesia mulai menunjukan ketidakwajaran. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi, namun disebabkan karena faktor konsumsi sedangkan barang untuk pemenuhan kebutuhan menurun sehingga terjadilah overheating ekonomi. Overheating ekonomi diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi global yang bedampak pada devaluasi mata uang bath, namun tidak sesuai perkiraan ternyata hal itu berdampak besar bagi ekonomi Indonesia sehingga menyebabkan krisis ekonomi melanda Indonesia yang puncaknya pada 1998. Bahkan menyebabkan demo besar besaran, penjarahan, pembakaran, dan pada akhirnya menyebabkan pemimpin Indonesia kala itu, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Peristiwa itu menandai berakhirnya era orde baru dibawah pimpinan Bapak Soeharto. 

Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

• Presiden B.J.Habibie 

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
2. Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
3. Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

• Presiden Abdurahman wahid

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.

• Presiden Megawati Soekarnoputri

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
2. Kebijakan privatisasi BUMN.
3. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

  Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Daftar Pustaka :

http://sekolahekonomi.com/ekonomi/perbandingan-ekonomi-era-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi-statistik/

https://www.slideshare.net/ThufailahMujahidah/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde-lama-hingga-era-reformasi-58685606?qid=e9dabd6e-6a57-4235-baaf-d3103b3cbf23&v=&b=&from_search=1

https://id.linkedin.com/pulse/sejarah-perekonomian-indonesia-ahmad-noormuhammad

SISTEM PEREKONOMIAN dan SISTEM POLITIK

SISTEM PEREKONOMIAN

Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi  yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya.

Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli

• Gilarso (1992: 486) : Menurut pendapat Gilarso, pengertian sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produse, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.
• Gregory Grossman dan M. Manu : Menurut Gregory Grossman dan M. Manu, pengertian sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. 
• McEachern : Pengertian sistem ekonomi menurut McEachern adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana , dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).
• Chestesr A Bermand : Menurut Chester A Bermand, pengertian sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolestik yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri.   
• Dumatry (1996) : Pengertian sistem ekonomi menurut Dumatry adalah suatu sistem yang mengatur dan terjalin hubungan ekonomi antar sesama manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. 

Fungsi Sistem Ekonomi

• Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi.
• Berfungsi dalam mengoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian.
• Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan
• Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik.

Macam – Macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Tradisional: Suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Sistem Ekonomi Terpusat: Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi.Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).
3. Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis): Landasan dari sistem perekonomian ini  bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan.
4. Sistem Ekonomi Campuran: Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi.

SISTEM POLITIK

Pengertian Sistem Politik dan Ciri-Ciri Sistem Politik. Ada banyak definisi para ahli mengenai pengertian sistem politik, tapi Secara umum, Pengertian Sistem Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan pada pengertian sistem dan politik, sistem adalah keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi dan politik adalah interaksi antara masyarakat dengan pemerintah dalam dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tentang kebaikan bersama dalam suatu wilayah tertentu.

Menurut Miriam Budiardjo, konsep “sistem” oleh sarjana politik ini dipinjam dari ilmu biologi, dimana menurutnya sistem adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung dengan saling berinteraksi. Pada dasarnya konsep sistem politik itu sendiri dipakai dalam keperluan analisis karena sistem bersifat abstrak dan terdiri dari beberapa variabel yang juga dapat diterapkan dalam situasi yang konkret, seperti negara, atau kesatuan yang lebih besar yang terdiri dari berbagai negara. Dalam konsep sistem politik terdapat istilah-istilah seperti proses, struktur dan fungsi. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut

Istilah-istilah dalam konsep sistem politik:

• Proses Sistem Politik : Proses adalah pola-pola tingkah laku (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah ada yang memiliki kehidupan sendiri yang sebenarnya merupakan proses dari pola-pola ulangannya yang sudah mantap dan mencerminkan struktur.
• Struktur Sistem politik : Struktur adalah mencakup pada lembaga-lembaga formal dan juga informal, misalnya parlemen, kepala negara, jaringan komunikasi, kelompok kepentingan, dan sebagainya.
• Fungsi Sistem Politik : Fungsi adalah membuat keputusan-keputusan, policy (kebijakan) dengan mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai yang sifatnya material yang mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.

Sistem Politik menghasilkan output, berupa keputusan atau kebijakan yang mengikat. Sistem politik memiliki 4 variabel yang sangat berperan dalam memberikan pengaruh pada sistem politik. Variabel sistem politik adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan, sebagai cara dalam mencapai keinginannya seperti membagi sumber-sumber di antara setiap kelompok dalam masyarakat.
2. Kepentingan, yaitu tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok dalam politik.
3. Kebijakan, adalah hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, yang biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
4. Budaya politik, adalah orientasi dari subjektif individu dalam sistem politik.

Pengertian Sistem Politik Menurut Definisi Para Ahli:

• Rusadi Kantaprawira : Menurut definisi Rusadi Kantaprawira mengenai pengertian sistem politik yang mengartikan bahwa sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dengan berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.
• Gabriel Almond : Pengertian sistem politik menurut pendapat Gabriel Almond adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi adalah tugas yang dijalankan oleh sistem politik dalam mencapai kesatuan dan persatuan masyarakat yang bersangkutan. sedangkan pada fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan
• Samuel P. Huntington : Menurut definisi Samuel P. Huntington, bahwa pengertian sistem politik adalah dibedakan dalam beberapa cara pandang dengan memiliki lima komponen yang berbeda. 

5 komponen Samul P. Huntington adalah sebagai berikut:

1. Kultur adalah nilai-nilai, sikap-sikap, orientasi, mitos, dan kepercayaan yang relevan terhadap politik dan berpengaruh dalam masyarakat.
2. Struktur adalah organisasi formal dalam masyarakat yang digunakan dalam menjalankan berbagai keputusan yang berwenang, misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif, dan birokrasi.
3. Kelompok adalah bentuk-bentuk sosial dan ekonomi, baik secara formal dan juga nonformal yang berpartisipasi dalam mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur-struktur politik.
4. Kepemimpinan adalah individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih dibandingkan yang lainnya dalam memberikan tambahan nilai-nilai.
5. Kebijakan adalah pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk memengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.

• Sri Soemantri : Menurut Sri Soemantri, pengertian sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antarmanusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik itu berupa suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan infrastruktur politik ada 5 komponen. 5 komponen infrastruktur adalah partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekanan atau pressure group, alat komunikasi politik dan tokoh politik.

Ciri-Ciri Umum Sistem Politik – Menurut Almond, sistem politik, baik itu sistem politik yang sifatnya modern dan primitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Semua struktur politik memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat primitif maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi
• Semua sistem politik yang sederhana sekalipun dengan memiliki kebudayaan politik. Masyarakat yang sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat.
• Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama, namun memiliki perbedaan pada tingkatan yang berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur.

Sistem Politik Indonesia
Di Indonesia yang memiliki sistem politik dimana pengertian sistem politik indonesia sistem yang menunjuk pada suatu sistem yang pernah berlaku di indonesia, yang sedang berlaku atau nyata berlaku di Indonesia, yang berlaku selama eksistensi negara Indonesia sampai sekarang.

Daftar Pustaka:
https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-sistem-ekonomi
http://www.artikelsiana.com/2015/03/pengertian-sistem-politik-ciri-ciri-sistem-politik.html#_