Rabu, 25 April 2018

Perkembangan UMKM di Indonesia




Pengertian UMKM (Usaha Kecil Menengah)
UKM (Usaha Kecil Menengah) pada tahun 2008 nama UKM berubah menjadi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis nmoneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UMKM ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan dan dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :
  • Usaha Mikro: adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  • Usaha Kecil: adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  • Usaha Menengah: adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Dengan demikian UMKM dapat definisikan sebagai suatu usaha yang dikerjakan oleh beberapa orang di suatu daerah tertentu dimana usaha itu merupakan usaha individu dan bukan lembaga formal. Pengelola UMKM biasanya fokus dalam satu bidang usaha dengan modal dan pekerja dengan jumlah sedikit.
Perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2015 – 2018 
Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Jumlah umkm di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016 hingga tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan. (data UMKM 2015, 2016, 2017). Beberapa tahun belakangan, populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu khususnya para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis. Sebagian besar tergolong sebagai pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah.


Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PBD) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Tidak jauh berbeda dengan catatan Kadin (Kamar Dagang Indonesia), kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama.
Pada Tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Pada November 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima para pelaku UMKM di Istana Merdeka untuk dimintai pendapatnya. Jokowi sangat berharap pelaku UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PBD) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Tidak jauh berbeda dengan catatan Kadin (Kamar Dagang Indonesia), kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama.
Pada Tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Pada November 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima para pelaku UMKM di Istana Merdeka untuk dimintai pendapatnya. Jokowi sangat berharap pelaku UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami  pertumbuhan. Walaupun pada 2015, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai Tahun 2015 sebesar 5%, 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15%, dan pada akhir Tahun 2018 sebesar 20%. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungannya.

Tahun 2018 diprediksi akan menjadi puncak pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal ini didasari oleh data survei Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dengan Badan Pusat Statistik (2016) bahwa industri ekonomi kreatif di Indonesia pada 2015 lalu tercatat menyumbangkan Rp 852 triliun kepada pendapatan domestik bruto (PDB) nasional, dan di tahun 2016 tercatat naik mencapai Rp 922,58 triliun dengan nilai kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 7,44 persen. Berkembangnya industri ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan dari e-commerce di Indonesia. Bahkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan pertumbuhan e-commerce mencapai 60 persen hingga 80 persen per tahun. Semakin tidak terbendungnya pasar digital menjadikan e-commerce berpotensi menjadi salah satu pondasi kekuatan ekonomi Indonesia. Proyeksi yang dilansir oleh Price Waterhouse Cooper (PWC) menempatkan Indonesia akan berada di posisi ke-5. Gross Domestic Product (GDP) Indonesia tahun 2030 diprediksi akan mencapai US$ 424 trilliun. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah mendorong UMKM Indonesia untuk go online karena 60 persen kekuatan ekonomi Indonesia berada di sektor UMKM. Hingga saat ini, pemerintah menyediakan saluran untuk UMKM mengembangkan usahanya melalui e-commerce.


Peranan UMKM di Negara Berkembang
UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Di negara berkembang seperti Indonesia peranan UMKM sangat vital, baik itu untuk pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi. Meski di negara maju juga terdapat banyak UMKM, namun peran dari usaha seperti ini di negara berkembang lebih vital karena menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Apalagi dengan adanya UMKM masalah pengangguran akan semakin teratasi karena daya serap pekerja dari UMKM juga termasuk tinggi. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi UMKM meningkat hampir 10% dan serapan tenaga kerja juga naik dalam periode tersebut.
Kelemahan UMKM ada beberapa hal, yakni:
  • Pemahaman terkait masalah neraca keuangan, permodalan dan laporan keuangan.
  • Pemahaman tentang izin mendirikan usaha. Salah satu contoh kasusnya adalah salah satu produk UMKM Jawa Barat yang diekspor ke Hong Kong tanpa barcode, sehingga pihak Hong Kong bisa menjual produk tersebut kembali atas namanya kepada siapapun.
Selain itu, pelaku UMKM juga harus melek teknologi agar jangkauan pembeli makin luas. Juga paham bagaimana cara membuat kemasan yang layak agar produk tersebut bisa memiliki daya jual yang lebih. Saat ini, banyak pembeli yang cenderung memilih untuk bertransaksi lewat daring atau online, sehingga tanpa melek teknologi, pelaku UMKM bisa kecolongan banyak peluang. Kemasan juga bisa dikatakan sebagai salah satu hal dengan daya jual karena kini, bila ada dua benda yang sama dengan harga yang hampir mirip namun salah satunya memiliki kualitas kemasan yang lebih baik, maka seseorang akan lebih memilih produk dengan kemasan yang lebih baik.
Efek UMKM Untuk Perekonomian di Indonesia

UMKM telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8 - 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 - 97,2%. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Jadi UMKM di Indonesia membuat perekonomian di Indonesia meningkat dan membuat pengangguran di Indonesia berkurang dengan membuka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Daya beli masyarakat yang tinggi dan juga kebutuhan masyarakat yang makin beragam membuat UMKM kini bisa lebih kreatif dalam melancarkan usaha mereka. Tidak perlu lagi membuat usaha yang sama persis dengan usaha lain agar bisa terkenal.





Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan agar UMKM berjalan lancar dan bertahan hingga menjadi usaha besar dengan penghasilan tinggi. Berikut penjabarannya:
  • Jangan asal ikut arus. Memiliki bisnis yang lagi tren memang bisa memberikan untung cepat, namun ruginya juga bisa datang dengan cepat pula. Bila pun mengikuti arus, harus tahu bagaimana cara membuat usaha berbeda dengan yang lain dan juga apakah siap untuk terus menjalankan usaha ketika produk tersebut sudah tidak nge-tren
  • Pahami Perizinan. Seperti yang ada di bagian Kelemahan UMKM, harus memahami perihal izin agar usaha tidak asal diambil oleh orang lain. Dan usaha Anda juga tidak bisa dicekal oleh pihak berwajib hanya karena tidak memiliki izin usaha.
  • Pahami pembukuan. Pembukuan di sini yang dimaksud adalah pembukuan keuangan. Karena dengan pembukuan yang baik, akan bisa memberikan evaluasi yang baik pula.
Kesimpulan
Meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah strategis dan sentral diantaranya karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UKM seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Padahal UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hinga kebijakan menjadi kurang komprehensif dan kurang terarah. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM dengan cara mengupayakan UKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif, meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Daftar Pustaka



Rabu, 11 April 2018

MASALAH PEREKONOMIAN DI INDONESIA



Permasalahan dalam hal ekonomi merupakan masalah yang penting dan suatu negara harus dapat mengatasinya. Karena ketika suatu negara menghadapi masalah dan negara tersebut dapat mengatasi masalah ekonominya, maka kan tercipta kesejahteraan/kemakmuran untuk masyarakat, dan dapat dikatakan sebuah negara yang maju dan berkembang.
Permasalahan ekonomi di Indonesia dapat dikatakan mempunyai banyak masalah ekonomi, yang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan berkembangnya negara. Beberapa masalah perekonomian di Indonesia, sebagai berikut:
1.                  Pengangguran


Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.
Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran.
Penyebab dari pengangguran:

  • Kekurangan pengeluaran Agregat 
  • Karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik
  • Pengusaha menggunakan faktor produksi modern, sehingga SDM berkurang
  • Pekerjaan tidak sesuai dengan dengan keterampilan/skill pekerja

Akibat dari pengangguran:

  • Mengurangi pendapat masyarakat
  • Mengurangi tingkat kemakmuran rakyat
  • Menimbulkan masalah ekonomi dan sosial
  • Menimbulkan tingkat konsumsi secara Agregat
  • Menimbulkan kekacauan politik dan prospek pembangunan ekonomi
Solusi mengurangi masalah pengangguran di Indonesia, menurut saya dengan dibuka nya lapangan pekerjaan yang lebih luas dari pemerintah, dan pemerintah memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia yang kurang mampu, agar kelak setelah lulus menjadi diploma/sarjana dapat mencari dan mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian/keterampilannya.
Solusi mengurangi masalah pengangguran di Indonesia, secara umum adalah: (1) Adanya sistem pengkreditan yang murah dengan bunga yang terjangkau, sehingga masyarakat dapat menanam modal untuk berkreasi menjadi seorang wirausaha. (2) Pemberian pelatihan gratis oleh negara dalam masalah keahlian. (3)Pembukaan investasi baru.

2.                  Kemiskinan



Kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Bagi Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, di mana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.
Kemiskinan termasuk masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, askses terhadap barang dan jasa dimana seseorang atau masyarakat tidak bisa terpenuhi hak-hak dasarnya guna mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat.
Cara mengenali kondisi kemiskinan disekitar kita, yaitu:

  • Pertama adalah dengan cara mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut mencerminkan keadaan seseorang yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan (proverty line) yakni besarnya nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.
  • Kedua adalah kita bisa mengukur kemiskinan relatif, yaitu dengan melihat orang yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan masyarakat lainnya.
Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.
Solusi mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia, menurut saya seharusnya pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu, dan memprioritaskan lapangan kerja di perkotaan atau pedasaan kepada masyarakat kurang mampu agar bisa melakukan kegiatan usaha. Kelak akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia dan akan mengurangkan masalah ekonomi di Indonesia.
Solusi mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia, secara umum adalah: (1) peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar sepertipendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin. (2) perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). (3) Meningkatkan anggaran APBN dan APBD agar lebih meningkatkan lagi persentase alokasi anggarannya pada bidang kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia.

3.                  Inflasi



Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan Agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak di imbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara.
Semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi dapat berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara.
Jika suatu negara mengalami hiper inflasi bisa dipastikan jumlah pengangguran di negara tersebut akan bertambah secara drastis. Karena dengan kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan dapat membuat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Oleh karena itu, inflasi sangat berkaitan erat dengan tingkat pengangguran.
Penyebab inflasi:

  • Adanya kenaikan permintaan (Demand Full Inflation)
  • Peningkatan permintaan ini disebabkan karena peningkatan belanja pada pemerintah sehingga akan terjadi banyaknya permintaan barang yang diekspor dan peningkatan permintaan barang bagi kebutuhan swasta, otomatis harga-harga akan naik (inflasi)
  • Adanya kenaikan biaya produksi (Coss Full Inflation)
  • Kenaikan biaya produksi terjadi karena akibat adanya kenaikan harga terhadap bahan baku, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak.
  • Jumlah uang yang beredar bertambah
Disebabkan bila jumlah yang beredar tetap dalam tahap standar, sedangkan uang yang beredar menjadi dua kali lipat.
Solusi dalam mengahadapi masalah inflasi di Indonesia, menurut saya adalah dengan mengurangi pengeluaran, menghemat pengeluaran pemerintah, dan menetapkan harga yang maksimum untuk beberapa jenis barang, serta menaikkan tarif pajak.
Solusi dalam menghadapi masalah inflasi di Indonesia, secara umum adalah (1) Pemberlakuan kebijakan dalam sektor moneter, meliputi penetapan persedian kas, kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka. (2) Pemberlakuan kebijakan fiskal.

4.                  Korupsi




Di Indonesia masalah korupsi terus melanda tanpa henti. Yang mendukung terjadinya korupsi yaitu kurangnya iman atau tidak takut dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan yang boros, dan penegakan hukum yang masih kurang tegas di Indonesia. Korupsi sangat sulit untuk dihilangkan bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena itu sangat sulit memberikan pembuktian pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Pemerintah harus selalu waspada dalam menangulangi permasalahan ini.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi koruptor yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Akibat dari korupsi antara lain, mulai dari program pemerintah yang menjadi kacau, penegakan hukum menjadi lemah, dan pemborosan anggaran.

Solusi mengahadapi atau penanggulangan masalah korupsi di Indonesia, menurut saya adalah pemerintah tidak boleh lemah, harus selalu waspada terhadap tingkah lika-liku sang koruptor yang merajalela di Indonesia. Dan hal yang paling dasar yaitu harus jujur terhadap diri sendiri sejak awal, iman harus kuat, dan menanamkan niat yang baik dari awal dan jangan sampai tergoyah oleh sesuatu.
Solusi mengahadapi atau penanggulangan masalah korupsi di Indonesia, secara umum adalah membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu, membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan ancaman kepada yang bersangkutan.


5.                  Distribusi



Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Masalah distribusi di perekonomian ini adalah distribusi yang dilakukan pihak produsen tidak di imbangi dengan tingkat penghasilan konsumen yang massih rendah.
Dengan adanya distribusi yang berlebihan mengakibatkan penumpukan barang pada pihak produsen dan pngeluaran yang dilakukan konsumen terhadap hal yang kurang bermanfaat. Solusi menghadapi pendistribusian berlebihan, secara umum adalah  (1) mengoptimalisasikan pendistribusian kembali pajak agar pembangunan merata sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan, (2) penyuluhan dan pengajaran teknologi informasi serta wadah yang mampu untuk membantu pendistribusian barang, (3) pemerintah harus bersinergi dalam pembangunan infrastruktur penunjang.
Solusi menghadapi pendistribusian yang berlebihan menurut saya adalah dengan cara mempunyai modal yang besar agar lebih cepat mendistribusikan brang dan jasa, karena harga transport atau biaya transport adalah penyebabnya, dan melakukan pembukaan lapangan pekerjaan, agar disribusi pendapatan lebih merata.

6.                  Transmigrasi yang Tidak Merata


Pengertian Transmigrasi adalah perpindahan penduduk. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya, karena di Indonesia biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk. Contohnya perpindahan penduduk dari perkotaan atau dari Jakarta ke Kalimatan, sebagai upaya pengurangan penduduk di Jakarata  dan penambahan penduduk di Kalimantan.
Transmigrasi awalnya merupakan salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran, tapi dengan adanya berlebihan dapat mengakibatkan munculnya maslah baru. Contohnya orang pedesaan yang merantau ke perkotaan dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi yang didapat bukanlah pekerjaan melainkan sebagaian dari mereka banyak yang menjadi gelandangan bahkan samapi berbuat kriminal (mencuri).
Solusi atau upaya mengatasi masalah transmigrasi yang tidak merata, menurut saya adalah meratakan persebaran penduduk di Indonesia dengan memeratakan bangunannya, membangun sarana dan prasarana di daerah pelosok. Lalu solusi secara umumnya adalah (1) membangun industri kecil di pedesaan, (2) penyuluhan kepada masyarakat, (3) mensosialiasikan program keluarga berencana dan menunda usia minimal kawin.

7.                 Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Belum Maksimal


Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki SDA yang berlimpah mulai dari kekayaan lautan, daratan yang subur. Tetapi SDA yang melimpah tersebut seakan sia-sia karena pengelolaan yang dilakukan maupun masyarakat dan pemerintahnya masih belum optimal.
Sehingga banyak dari Negara Asing atau perusahaan asing memanfaatkan SDA Indonesia sebagai media penghasilan mereka. Bahkan Indonesia hanya dapat sedikit dari hasil SDA nya, contohnya PT. Freepot yang ada di Papua.
Solusi mengatasi pengelolaan SDA yang belum maksimal, menurut saya adalah masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk mengelola SDA yang ada di Indonesia ini agar kekayaan dalam negeri tidak disalahgunakan dari negara asing, dan harus memanfaatkan SDA nya dengan semaksimal mungkin yang ada disekitar kita.
Solusi mengatasi pengelolaan SDA yang belum maksimal, secara umum adalah (1) diperlukaan paradigma yang baru baik dari pemerintah, pengusaha maupun rakyat sehingga dengan paradigma yang baru maka pemerintah akan lebih serius mengatasi permasalahan yang ada sekarang ini dengan menghapus kebijakan atau peraturan pemerintah yang lama, (2) Pengawasan juga diperlukan untuk setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan karena dengan pengawasan maka dapat menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu karena keserakahan pribadi, (3) perlu inovasi di bidang teknologi karena dengan teknologi yang maju kita tidak perlu tergantung dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan industri hulu. Untuk dapat melakukan inovasi di bidang teknologi maka pemerintah harus memfokuskannya pada mutu pendidikan di Indonesia.